Hampir di separuh negara-negara sedunia, korupsi tidak berkurang, malah kian marak di sebagian besar negara-negara tersebut, dan nyata-nyata mempengaruhi setiap segi kehidupan masyarakat di setiap benua.
Setahun lalu, penelitian organisasi pengawas internasional – Transparency International (TI) – mengungkapkan sebanyak 72 dari 158 negara tergolong korup. Hanya sedikit negara, terutama India, berhasil dengan susah payah melepaskan diri keluar dari kelompok negara korup tersebut, sementara negara-negara lain, seperti Iran, sebaliknya malah makin mantap berada di kelompok tersebut.
Haiti
Kepolisian masih terus menjadi faktor sentral korupsi di Haiti meski nyatanya korupsi terjadi semua instansi pemerintah. Karena polisi juga merupakan pejabat resmi yang sehari-harinya berurusan paling dekat dengan warga masyarakat, korupsi di kepolisianlah yang berperan penting jadi penyebab berubahnya sifat kehidupan sehari-hari di Haiti, merasuki segenap lapisan masyarakat dan tata cara berbisnis di sana.
Myanmar
Di Negara diktator yang kejam ini, di mana petinggi militer yang tegas memerintah dengan tangan besi dan terus menindas masyarakat sipil di semua aras, korupsi sudah menyebar luar. Biaya siluman dan pungutan liar harus ditanggung rakyat bahkan demi memperoleh pelayanan dalam hal-hal mendasar dari pemerintah.
Irak
Berlimpahnya dana yang masuk bergulir di negara ini – khususnya dana kemiliteran dan bantuan pembangunan kembali dari Amerika Serikat – sementara sebagian besar struktur masyarakat sudah hancur, menjadi pemicu berjangkitnya korupsi di semua tingkat. Di luar peristiwa penculikan dan uang tebusannya, Transparency International menyatakan telah melakukan penelitian di pertengahan pertama 2006 sewaktu dana yang diurus Badan Koalisi Sementara (Coalition Provisional Authority) sudah banyak terpakai dan tak lagi diperoleh. Maka pemerintah Irak saat itu sudah mengurus keuangannya sendiri dan di situlah korupsi merajalela. Para pebisnis internasional dari pelbagai negara yang mengelompok di Baghdad harus menghadapi kenyataan bahwa urusan yang menyangkut uang, kredit ekspor, kontrak serta sejumlah fungsi pemerintahan sehari-hari semuanya jadi sasaran pungutan liar.
Guinea
Negara ini selama 3 tahun terakhir mengalami krisis politik. Presiden yang saat ini berkuasa, juga korup, sudah memerintah selama 20 tahun dan tekanan dari masyarakat makin besar menuntut pergantian rezim. Pemogokan umum selama sebulan baru berakhir bulan lalu. Masyarakat mendesak presiden menunjuk perdana menteri baru. Transaksi-transaksi paling kontroversial dan korup adalah yang menyangkut sektor pertambangan, khususnya aluminium. Menurut penelitian TI, ada pendapat sama di antara para pebisnis asing bahwa untuk bisa berbisnis di Guinea, mereka harus “menyuap orang di puncak”.
Sudan
Ada kejadian penting yakni digantinya perusahaan Kanada yang tadinya menguasai pemboran minyak di Sudan (negara produsen minyak nomer 3 terbesar di Afrika), dengan sebuah perusahaan
Cina yang mengambil alih kontrak setelah pihak Kanada mendapati korupsi dan pelanggaran HAM sudah begitu parah merajalela hingga sulit bagi perusahaan untuk bekerja baik. Perusahaan Cina itu sekarang menangani 90% dari produksi minyak Sudan dan mengontrol penyaluran minyak lewat jaringan pipa di Sudan selatan ke pelabuhan laut.
Pejabat-pejabat Cina menolak mengomentari situasi HAM di sana dan para petugas TI menyatakan Cina “tak terlalu risau akan keharusan menyuap pemerintah Khartoum.”
Republik Demokrasi Kongo
Tembaga di daerah Katanga, sementara di bagian lain negara ini ada emas, uranium dan terutama coltan (suatu material langka yang dipakai pada chip di dalam setiap ponsel) semuanya itu terus memicu korupsi merajalela di seantero negara ini. Pemilihan presiden baru hanya sedikit pengaruhnya untuk bisa menghentikan korupsi maupun kekerasan yang meletus lagi di pusat ibu kota Kinshasa. Sang presiden adalah penerima utama upeti rutin yang dibayarkan perusahaan-perusahaan pertambangan. Mereka bersedia mempraktekkan penyuapan yang jumlahnya menggiurkan itu yang memang sudah menjadi endemi baik kini maupun dulu semasa pemerintahan rezim salah satu pemimpin terkorup dalam sejarah Afrika, yaitu Mobutu Sese-seko.
Chad
Chad memperbaiki peringkat dari nomor 1 ke nomor 7 negara terkorup setelah badan bantuan internasional, khususnya Bank Dunia, berupaya mengontrol ketat salah satu penyelewengan paling memuakkan atas dana bantuan kemanusiaan. Penghasilan dari pengoperasian jaringan pipa minyak Chad-Kamerun yang biaya pemasangannya sebagian didanai Bank Dunia dan dioperasikan oleh konsorsium Exxon
Mobil-Led, tadinya dimaksud untuk bantuan pangan bagi rakyat miskin di kedua negara. Namun, 30 juta dollar diantaranya diselewengkan untuk membeli senjata guna mempertahankan kekuasaan presiden Idriss Deby. Bank Dunia, yang presidennya Paul Wolfowitz sangat malu oleh peristiwa itu, menghentikan aliran dana lebih dari setahun yang lalu.
Bangladesh
Konflik antara pemerintah dengan masyarakat sipil terus berlangsung seiring masih terjadinya penindasan dan korupsi di seluruh jajaran pemerintahan, terutama di kalangan pengadilan dan politik, yang sering mengimbas ke sektor privat. Di bulan Maret, pemerintahan baru yang didukung militer memenjarakan setidaknya 40 pimpinan terkemuka bisnis dan pemerintahan dari dua parpol utama dalam apa yang digambarkan sebagai kelanjutan pembongkaran kasus korupsi, namun para pejabat TI hanya sedikit terkesan. Namun begitu, setelah 5 tahun berturut-turut menempati urutan pertama negara terkorup, Bangladesh telah menandatangani konvensi anti korupsi PBB dan kini memperbaiki peringkat ke no.8
Uzbekistan
Negara ini adalah yang paling korup diantara 5 bekas Republik Soviet dan kini makin terbenam dalam kisruh korupsi dan kerusuhan – tak henti-hentinya terjadi gejolak dan konflik di bawah apa yang oleh kementrian luar negeri AS digambarkan sebagai pemerintahan otoriter presiden Karimov, seorang petinggi komunis yang masih bertahan dari rezim lama. Pemerintahan dengan keras menindas oposisi namun sekaligus membiarkan maraknya korupsi yang sudah merasuki masyarakat luas, termasuk jajaran eksekutif. Penyuapan diperlukan sewaktu mengurus apa saja, mulai dari agar bisa diterima di suatu institusi pendidikan sampai agar mendapat keputusan yang dikehendaki dalam perkara pelanggaran
lalu lintas atau tuntutan hukum.
Guinea Ekwator
Sebagai salah satu produsen minyak terkecil dunia, negara ini juga termasuk yang terkorup. Tapi, mungkin karena desakan perusahaan minyak besar yang beroperasi di sana, khususnya Exxon Mobil, ada sedikit perbaikan meski presiden Teodoro Obiang Nguema yang korup masih berkuasa. Sekarang memang sudah kian mungkin melakukan bisnis secara layak pada dasarnya, asalkan orang setuju bahwa 30% dari semua dana, termasuk laba minyak, langsung masuk kantong Nguema. Begitulah disana sistem korupsinya kini lebih rasional dan teratur dibandingkan sebelumnya yang nyaris bagai anarki total.
Bagaimana dengan
Indonesia? Silahkan menilai sendiri.
